Pengadilan Agama Pacitan Ikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025

Pacitan, 13 Februari 2025 - Pengadilan Agama Pacitan turut serta dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 berdasarkan Surat Sekretariat Negara Nomor B-10/KSN/S/TU.01/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris serta Kasubag Umum dan Keuangan bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Pacitan. Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya rapat ini, diharapkan setiap satuan kerja dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan instruksi tersebut. Kegiatan ini juga menjadi ajang koordinasi antara Mahkamah Agung dan satuan kerja di daerah guna memastikan keselarasan kebijakan.

Dalam rapat ini, hadir sebagai pemateri utama Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau memaparkan poin-poin utama dari Inpres No. 1 Tahun 2025 serta menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh setiap satuan kerja dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan efisiensi birokrasi di lingkungan peradilan agama. Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan guna memastikan efektivitasnya. Peserta rapat diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan masukan terkait penerapan instruksi ini di masing-masing daerah.

Tujuan utama dari rapat ini adalah memastikan koordinasi yang optimal antara Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja di bawahnya dalam menindaklanjuti arahan Presiden. Pengadilan Agama Pacitan sebagai salah satu satuan kerja peradilan di daerah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik. Diharapkan, kebijakan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kinerja peradilan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Koordinasi yang baik antara Mahkamah Agung dan satuan kerja daerah menjadi kunci utama dalam suksesnya pelaksanaan kebijakan ini. Dengan demikian, instruksi yang diberikan oleh Presiden dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pengadilan Agama Pacitan menegaskan kesiapannya untuk mendukung kebijakan pemerintah serta Mahkamah Agung dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan serta peningkatan kualitas layanan peradilan. Melalui kerja sama yang solid antara semua pihak, diharapkan implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Langkah-langkah strategis akan terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan kebijakan ini di masa mendatang. Dengan adanya sinergi yang kuat, Pengadilan Agama Pacitan optimis bahwa pelaksanaan instruksi ini akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. NSN_