PA Pacitan Ikuti Zoom Sosialisasi Teknis Penginputan Aplikasi e-Monev 2024

Pacitan, 21 Maret 2024. Pengadilan Agama Pacitan mengikuti Sosialisasi Teknis Penginputan Aplikasi e-Monev Bappenas 2024 Berdasarkan PP 39/2006 secara daring pada Kamis, 20 Maret 2024 mulai pukul 08.30 WIB s.d. selesai. Kegiatan ini diadakan sehubungan dengan masa pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan - Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2024 serta dalam rangka persiapan pelaporan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 pada aplikasi e-Monev Bappenas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 698/SEK/RA 1.5/111/2024 tanggal Maret 2024 hal Pengisian Aplikasi e-Monev 2024 Berdasarkan PP 39/2006 Triwulan I TA 2024.

Kegiatan yang diadakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI ini menghadirkan narasumber dari Bappenas langsung yaitu Bapak Ilham Alpha Dinov dari Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Sosialisasi dibuka dengan pengantar tentang pentingnya pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yaitu bahwasanya anggaran yang ada tidak hanya sekedar direalisasikan tapi juga harus dimanfaatkan dan memberikan hasil. Oleh karena itu, e-Monev Bappenas sebagai sarana melaporkan pelaksanaan anggaran dan program akan dapat dijadikan alat untuk melihat sejauh mana intervensi pemerintah berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan. 

Selanjutnya, sosialisasi dilanjutkan langsung terkait teknis penginputan pada aplikasi e-Monev Bappenas yang diawali dengan highlight data pelaporan dari beberapa satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang masih belum tepat atau ada anomali pada tahun sebelumnya. Oleh karena akan memasuki periode pelaporan Triwulan I, dijelaskan lagi bagaimana penginputan data yang benar dan tepat agar nanti data yang disampaikan sudah sesuai. Di samping itu, didiskusikan bersama juga mengenai kemungkinan integrasi data langsung antara Mahkamah Agung dan Bappenas mengingat masih adanya kendala pada sinkronisasi pagu anggaran ketika ada revisi DIPA. Sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab dan berjalan lancar.