PA Pacitan Mengikuti Zoom Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Pagu Indikatif Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024

Pacitan, 11 Mei 2023. Pengadilan Agama Pacitan mengikuti kegiatan zoom Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Pagu Indikatif Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Bapak Sahwan, S.H., M.H. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 11 Mei 2023 mulai pukul 09.00-12.00 WIB dan diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan yaitu Bapak Basirun, S.Ag., M.Ag., Kasubbag PTIP yaitu Rofii, S.H., M.H. beserta staf di Media Center Kantor PA Pacitan.

Pada kesempatan ini hadir juga narasumber dari Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan tentang garis besar kebijakan penyusunan anggaran berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang mana Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dijabarkan melalui 7 Prioritas Nasional. Mahkamah Agung sendiri masuk pada Prioritas Nasional nomor 7 yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik".

Pagu Indikatif yang telah ditetapkan sementara ini melalui surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor B.292/M/PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023 mengenai Hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 masih akan diolah kembali sebelum masuk dalam proses pembahasan RUU APBN, NK dan Penetapan UU APBN dan Alokasi Anggaran pada Agustus-Oktober 2023 nanti.

Selanjutnya, narasumber dari Kasubdit Anggaran Bidang Hukum DJA Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Pagu Indikatif Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024 yang menurun dibandingkan TA 2023 dikarenakan beberapa hal prioritas pada TA 2024 antara lain Pemilu 2024 dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara yang menyebabkan keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, Mahkamah Agung beserta seluruh satuan kerja dibawahnya harus melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien, meningkatkan produktivitas SDM, dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi biaya operasional kegiatan yang diadakan di luar kantor.

Di sisi lain, Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan bahwasanya daftar usulan kebutuhan satuan kerja yang telah diajukan namun belum dapat terpenuhi pada Pagu Indikatif TA 2024 ini bukan menjadi usaha akhir untuk mengajukan usulan tersebut. Mahkamah Agung masih akan berusaha untuk mengusulkan kebutuhan anggaran terutama untuk satuan kerja yang baru maupun yang mengalami kerusakan akibat bencana alam ataupun satuan kerja pada umumnya yang memerlukan anggaran optimal untuk meningkatkan pelayanan publik bagi para pencari keadilan. Pun demikian, Mahkamah Agung juga menghormati keputusan pemerintah untuk mendahulukan program prioritas pembangunan nasional.